Rencana pemerintah untuk memasukkan RUU Tax Amnesty ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan para ahli. Program tax amnesty atau pengampunan pajak ini memang menawarkan peluang besar bagi negara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis pajak. Namun, di sisi lain, program ini juga menyimpan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan secara matang. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan inisiatif memasukkan aturan tax amnesty ke Prolegnas Prioritas 2025 dilakukan setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR secara mendadak memasukkan ruu tersebut dalam long list. Namun, Misbakhun menekankan sektory ang diberikan pengampunan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pemerintah tahun depan.
Apa Itu Tax Amnesty?
Tax amnesty adalah program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan dan membayar pajak atas harta tersebut dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan sanksi yang berlaku jika ditemukan dalam pemeriksaan pajak. Program ini umumnya diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.
Mengapa RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025?
Beberapa alasan yang mungkin mendasari mengapa RUU Tax Amnesty masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 adalah:
- Meningkatkan penerimaan negara
Program tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengurangi defisit anggaran.
- Meningkatkan penerimaan negara
- Memperluas basis pajak
Dengan adanya tax amnesty, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang melaporkan harta mereka secara lengkap dan membayar pajak sesuai ketentuan.
- Memperluas basis pajak
- Memperbaiki iklim investasi
Program ini diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia, karena memberikan kepastian hukum bagi para investor dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik penghindaran pajak.
- Memperbaiki iklim investasi
- Menyempurnakan peraturan perpajakan
Melalui RUU Tax Amnesty, pemerintah dapat melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan yang ada, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
- Menyempurnakan peraturan perpajakan
Dampak dari RUU Tax Amnesty
Penerapan RUU Tax Amnesty dapat memberikan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Beberapa di antaranya adalah:
- Dampak Positif:
- Peningkatan penerimaan negara: Ini adalah tujuan utama dari program tax amnesty. Dengan adanya aliran dana baru ke kas negara, pemerintah dapat meningkatkan belanja pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Perluasan basis pajak: Tax amnesty dapat mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak melaporkan pajaknya untuk mulai patuh.
- Peningkatan investasi: Dengan adanya kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik, diharapkan akan menarik lebih banyak investor asing dan domestik untuk berinvestasi di Indonesia.
- Penyempurnaan sistem perpajakan: Program tax amnesty dapat menjadi momentum untuk melakukan reformasi sistem perpajakan yang lebih komprehensif.
   Â
- Dampak Negatif:
- Kesenjangan sosial: Program tax amnesty berpotensi memperbesar kesenjangan sosial, karena hanya wajib pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan yang akan mendapatkan manfaat dari program ini.
- Moral hazard: Program tax amnesty dapat memberikan sinyal yang salah kepada wajib pajak, yaitu bahwa mereka dapat menghindari pajak di masa lalu dan kemudian mendapatkan pengampunan.
- Tekanan pada sistem perbankan: Aliran dana yang masuk secara besar-besaran akibat tax amnesty dapat memberikan tekanan pada sistem perbankan.
- Potensi penyalahgunaan: Program tax amnesty dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
Apa yang Perlu Diperhatikan?
Meskipun program tax amnesty memiliki potensi manfaat yang besar, namun perlu diperhatikan beberapa hal agar program ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Merancang program tax amnesty yang efektif dan adil membutuhkan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek, seperti tarif pajak, jangka waktu program, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.
- Jika penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh tidak dilakukan secara konsisten, maka program tax amnesty tidak akan efektif dalam jangka panjang.
- Potensi terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tax amnesty sangat tinggi, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran dana yang diperoleh dari program ini.
- Program tax amnesty harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan.
Program tax amnesty adalah instrumen kebijakan fiskal yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki iklim investasi. Namun, program ini juga memiliki risiko dan tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah perlu merancang program tax amnesty dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan, dan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
-o-o-
