Mengenal Pajak Penghasilan Badan

Berikut ini adalah jenis-jenis PPh Badan yang wajib disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak Badan:

1. PPh 21
   PPh 21 wajib dipotong oleh perusahaan pemberi kerja dari gaji yang diterima karyawan setiap bulannya atau dari penghasilan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan yang termasuk dalam pengenaan PPh 21. Kemudian perusahaan atau WP Badan wajib menyetorkan pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara setiap bulannya
2. PPh 22
   PPh 22 adalah pajak yang dikenakan kepada badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, ataupun re-impor. PPh dipungut oleh Bendahara Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Badan tertentu dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, serta Wajib Pajak tertentu dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah.
3. PPh 23
   PPh Pasal 23 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Berupa Hadiah, Bunga, Deviden, Sewa/Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah/bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system, Royalty, serta Jasa-Jasa Lainnya Selain Objek PPh Pasal 21.
4. PPh 25
   PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak secara angsuran setiap bulan, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
5. PPh 26
   adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Wajib Pajak luar negeri di Indonesia, selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
6. PPh 29
   Adalah PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25
7. PPh Pasal 15
   Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu. Pasal 15 UU PPh memberikan wewenang menteri keuangan untuk menentukan norma penghitungan khusus untuk menentukan pajak terutang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut. Norma disusun berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut.
8. PPh Pasal 4 (2)
   PPh Pasal 4 (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Itulah mengapa, PPh Pasal 4 ayat (2) ini dikenal sebagai PPh Final.
9. PPN
   Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
10. PPnBM
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. PPh 22 mengatur penjualan barang sangat mewah, sedangkan PPnBM tentang barang mewah. PPh 22 mengatur ekspor dan impor barang mewah, sedangkan PPnBM tentang barang sangat mewah.