Pajak Penghasilan 21, ditanggung Perusahaan atau Karyawan?
Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21, Pajak Penghasilan adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau […]
Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21, Pajak Penghasilan adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau […]
Sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh
Direktorat Jenderal Pajak telah merilis aturan terbaru tentang pembuatan dan pelaporan bukti potong pajak penghasilan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ikut mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pegawai. Berdasarkan PMK 168/2023, pengenaan PPh bergantung pada
Salah satu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan adalah menggunakan NPWP Cabang. Bagi NPWP Cabang PKP yang tidak memilih untuk Pemusatan
Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh ps 23 a.n Tokopedia dan Shopee Internasional Indonesia utk tahun 2024. Apabila perusahaan Bapak/Ibu yang
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak
PMK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah