Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/2025 membawa perubahan signifikan dalam tata cara pemeriksaan pajak di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam proses pemeriksaan, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi Wajib Pajak (WP). Salah satu aspek yang ada di dalam PMK 15/2025 ini adalah pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang kini diintegrasikan dalam satu regulasi terpadu. Dengan diberlakukannya PMK ini, peraturan lama seperti PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan PMK Nomor 256/PMK.03/2014, resmi dicabut guna menciptakan sistem pemeriksaan yang lebih efisien dan terstruktur.
Poin Penting dalam PMK 15/2025
Fokus pada Kepatuhan dan Risiko
PMK 15/2025 menekankan pendekatan pemeriksaan yang berbasis risiko. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan lebih fokus pada Wajib Pajak yang terindikasi memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang patuh, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi melakukan pelanggaran.
Penguatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama dalam PMK 15/2025. DJP akan semakin mengandalkan data dan informasi digital dalam proses pemeriksaan. Ini mencakup penggunaan analisis data, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan mempercepat proses pemeriksaan.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
PMK 15/2025 memperjelas hak dan kewajiban Wajib Pajak selama proses pemeriksaan. Wajib Pajak berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, dan jangka waktu pemeriksaan. Wajib Pajak juga berhak untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti yang relevan, serta mendapatkan perlindungan kerahasiaan informasi. Penting untuk di catat, bahwa PMK 15/2025 juga memperketat aturan mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, hal ini di lakukan untuk memberikan kepastian hukum, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Aturan terbaru mengenai penyidikan tertuang dalam PMK 17/2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Proses Pemeriksaan yang Lebih Efisien
PMK 15/2025 mengupayakan proses pemeriksaan yang lebih efisien dan terukur. Jangka waktu pemeriksaan akan disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas kasus. Salah satu perubahan utama dalam aturan ini adalah percepatan waktu pemeriksaan pajak. Kini, wajib pajak hanya memiliki waktu 5 hari kerja untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), lebih singkat dibandingkan aturan sebelumnya. Sementara itu, batas waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) serta pelaporan hasil pemeriksaan ditetapkan maksimal 30 hari kerja sejak SPHP disampaikan. DJP juga akan meningkatkan koordinasi antarunit kerja untuk menghindari pemeriksaan yang berulang dan tumpang tindih.
Dalam hal kompleksitas kasus, DJP melalui PMK 15/2025 membagi pemeriksaan pajak ke dalam beberapa tipe Klasifikasi, yaitu:
- Pemeriksaan Lengkap: dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pos dalam SPT/SPOP dengan jangka waktu 5 bulan.
- Pemeriksaan Terfokus: lebih mengarah pada satu atau beberapa pos tertentu dan diselesaikan dalam waktu 3 bulan.
- Pemeriksaan Spesifik: pemeriksaan sederhana yang hanya mencakup satu atau beberapa pos dengan durasi 1 bulan.
Dengan adanya klasifikasi ini, proses pemeriksaan dapat lebih terarah sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang ditangani.
Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam PMK 15/2025. DJP akan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai tata cara pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak juga berhak mendapatkan akses informasi mengenai perkembangan proses pemeriksaan dan hasil akhirnya.
Implikasi bagi Wajib Pajak pasca PMK 15/2025
- Wajib Pajak perlu meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memastikan bahwa catatan keuangan dan dokumen pendukung tersimpan dengan rapi dan akurat.
- Wajib Pajak juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka selama proses pemeriksaan, serta memanfaatkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya.
- Wajib Pajak di harapkan untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru, agar terhindar dari kesalahan dalam pelaporan pajak.
Kesimpulan
PMK 15/2025 merupakan langkah maju dalam upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Dengan fokus pada kepatuhan, teknologi informasi, dan transparansi, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemeriksaan pajak yang lebih adil, efisien, dan efektif.
Penting untuk di ingat! Selalu perbarui informasi mengenai peraturan perpajakan dari sumber resmi, seperti situs web DJP. Jika Rekan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai pemeriksaan pajak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau menghubungi Kring Pajak. Semoga informasi ini bermanfaat.