Pajak untuk Usaha Maklon

Secara umum, pajak yang dikenakan pada usaha maklon meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
   • PPh Pasal 23
     PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa maklon dipotong PPh sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN). Jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya.
   • PPh Badan
     Jika pengusaha jasa maklon merupakan badan usaha, maka wajib membayar PPh Badan atas laba yang diperoleh. Tarifnya bervariasi tergantung pada skala usaha dan jenis badan usaha.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
   Mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PP Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang berlaku adalah 11 persen. Akan tetapi, ada perlakuan khusus bagi jasa maklon yang hasil produksinya digunakan untuk keperluan ekspor alias pengguna jasanya berada di luar daerah pabean. Fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah adalah PPN nol persen. Ekspor jasa maklon yang mendapatkan tarif PPN nol persen harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:
   • Spesifikasi dan bahan baku atau setengah jadi disediakan oleh penerima barang/pengguna jasa
   • Bahan baku atau setengah jadi diproses untuk menghasilkan barang kena pajak (BKP)
   • Kepemilikan atas BKP berada pada pengguna jasa. Pengiriman BKP yang dihasilkan oleh pengusaha jasa maklon dilakukan ke luar daerah pabean
   • Layanan jasa maklon ditujukan kepada penerima ekspor atau Wajib Pajak luar negeri

Tarif PPN nol persen ini berbeda dengan fasilitas PPN dibebaskan ataupun fasilitas tidak dikenakan PPN. Perbedaan utamanya adalah dalam fasilitas PPN nol persen penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pengusaha kena pajak (PKP) tetap terutang PPN. Artinya, penyerahannya tetap dikenakan PPN, tetapi diberikan fasilitas berbentuk pengenaan tarif nol persen. Dengan demikian, PKP tetap harus membuat faktur pajak. Selain itu, PKP yang melakukan ekspor wajib melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Jasa maklon yang mendapatkan fasilitas PPN nol persen wajib membuat faktur pajak bernama surat pemberitahuan ekspor JKP. Surat pemberitahuan ini harus disertai lampiran berupa invoice, sebagai satu kesatuan.