Dalam lanskap ekonomi global yang semakin terintegrasi, perusahaan multinasional memainkan peran yang signifikan dalam perdagangan dan investasi lintas batas. Seiring dengan ekspansi global ini, isu terkait perpajakan perusahaan-perusahaan besar ini menjadi semakin kompleks dan menarik perhatian para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Salah satu gagasan global yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah konsep pajak minimum. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif oleh beberapa perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk mengurangi beban pajak mereka secara keseluruhan.
Pajak ini bukanlah sekadar wacana; ia telah menjelma menjadi sebuah kerangka kerja internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional membayar setidaknya sejumlah pajak minimum atas keuntungan yang mereka peroleh, di mana pun mereka beroperasi. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih adil di antara negara-negara dalam menarik investasi dan mencegah apa yang sering disebut sebagai “perlombaan menuju bawah” dalam penetapan tarif pajak perusahaan.
Latar Belakang dan Urgensi Pajak Minimum Global
Sebelum adanya inisiatif pajak minimum ini, sistem perpajakan internasional memberikan ruang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik perencanaan pajak yang kompleks. Mereka dapat mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan nol (tax havens), sehingga secara signifikan mengurangi total pajak yang dibayarkan. Praktik ini, meskipun seringkali legal dalam batas-batas peraturan yang ada, menimbulkan kekhawatiran serius terkait keadilan, hilangnya potensi pendapatan negara, dan distorsi dalam persaingan ekonomi.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah menjadi garda terdepan dalam mengatasi isu ini melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Proyek BEPS mengidentifikasi berbagai celah dalam peraturan pajak internasional yang memungkinkan perusahaan untuk “mengikis” basis pajak dan mengalihkan keuntungan. Pajak minimum global merupakan salah satu pilar utama dari solusi yang diusulkan oleh OECD di bawah kerangka kerja BEPS 2.0.
Urgensi untuk mengimplementasikan pajak minimum ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang ketidakadilan dalam sistem perpajakan internasional. Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi fiskal banyak negara, sehingga kebutuhan untuk mengamankan basis pajak dan meningkatkan pendapatan negara menjadi lebih mendesak.
Mekanisme Kerja Pajak Minimum Global
Kerangka kerja yang disepakati oleh lebih dari 130 negara dan yurisdiksi di bawah naungan OECD menetapkan tarif pajak perusahaan minimum sebesar 15%. Aturan ini dikenal sebagai Pillar Two dari proyek BEPS 2.0. Mekanisme kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:
-  Aturan ini berlaku untuk kelompok perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan lebih dari €750 juta. Batasan ini bertujuan untuk menyasar perusahaan-perusahaan besar yang paling mungkin melakukan praktik penghindaran pajak lintas batas.
- Jika suatu perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan atau beroperasi di suatu yurisdiksi dengan tarif pajak efektif di bawah 15%, maka negara asal perusahaan induk (atau negara lain yang menerapkan aturan ini) berhak mengenakan pajak “top-up” untuk menutupi selisih hingga mencapai tarif minimum 15%.
- Dua aturan utama yang bekerja bersamaan:
- Income Inclusion Rule (IIR): Aturan ini memberikan hak kepada negara tempat perusahaan induk berdomisili untuk mengenakan pajak tambahan atas pendapatan anak perusahaan yang dikenakan pajak di bawah tarif minimum.
- Undertaxed Profits Rule (UTPR): Aturan ini berfungsi sebagai mekanisme backstop. Jika IIR tidak diterapkan (misalnya, perusahaan induk berdomisili di negara yang belum mengadopsi aturan ini), maka negara-negara lain yang menerapkan UTPR dapat mengenakan pajak proporsional atas entitas grup yang pendapatannya dikenakan pajak di bawah tarif minimum.
- Meskipun menetapkan tarif minimum, kerangka kerja ini juga mengakui pentingnya aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu, terdapat pengecualian berbasis substansi yang memungkinkan perusahaan untuk mengecualikan sejumlah pendapatan tertentu yang terkait dengan aset berwujud dan gaji karyawan di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini bertujuan untuk tidak menghukum investasi dan kegiatan ekonomi yang substansial.
Potensi Dampak Pajak Minimum Global Terhadap Dunia dan Indonesia
Implementasi pajak minimum global diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap ekonomi global dan masing-masing negara, termasuk Indonesia.
Dampak Global
- Peningkatan Pendapatan Pajak: Negara-negara di seluruh dunia berpotensi mengumpulkan pendapatan pajak tambahan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan multinasional. OECD memperkirakan bahwa pajak ini dapat menghasilkan tambahan pendapatan pajak global sekitar USD 150 miliar per tahun.
- Persaingan yang Lebih Adil: Dengan adanya tarif pajak minimum, insentif bagi perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah akan berkurang. Hal ini dapat menciptakan persaingan yang lebih adil antar negara dalam menarik investasi.
- Pengurangan Praktik Penghindaran Pajak: Pajak minimum global diharapkan dapat mengurangi praktik perencanaan pajak agresif yang dilakukan oleh MNEs, sehingga menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih transparan dan adil.
- Stabilitas Ekonomi: Peningkatan pendapatan pajak dapat membantu negara-negara membiayai layanan publik, investasi infrastruktur, dan mengurangi defisit anggaran, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi global.
Dampak Terhadap Indonesia
- Potensi Peningkatan Penerimaan Negara: Sebagai negara dengan sejumlah besar perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai sektor, Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat dari implementasi pajak minimum global melalui peningkatan penerimaan pajak. Perusahaan-perusahaan induk yang berdomisili di negara-negara yang menerapkan IIR dapat dikenakan pajak tambahan atas keuntungan anak perusahaan mereka di Indonesia jika tarif pajak efektif di Indonesia di bawah 15%.
- Daya Saing Investasi: Indonesia perlu mengevaluasi daya saing investasinya dalam konteks pajak minimum global. Meskipun tarif pajak perusahaan di Indonesia saat ini adalah 22% (dan akan menjadi 20% pada tahun 2025), insentif pajak tertentu dapat menurunkan tarif pajak efektif di bawah 15% untuk beberapa perusahaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana insentif ini akan diperlakukan dalam kerangka kerja pajak minimum global dan bagaimana mempertahankan daya tarik investasi.
- Penyesuaian Kebijakan Pajak: Implementasi pajak minimum global kemungkinan akan memerlukan penyesuaian dalam kebijakan pajak Indonesia, termasuk peraturan terkait pajak penghasilan badan dan insentif pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan domestik selaras dengan kerangka kerja internasional.
- Kompleksitas Implementasi: Menerapkan aturan pajak minimum global akan menjadi tugas yang kompleks dan memerlukan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah serta pemahaman yang mendalam tentang aturan internasional.
Tantangan dan Prospek Implementasi
Implementasi pajak minimum global tidak akan berjalan tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi:
- Perbedaan Interpretasi dan Implementasi: Meskipun kerangka kerja global telah disepakati, masih terdapat potensi perbedaan dalam interpretasi dan implementasi aturan di tingkat nasional. Konsistensi dalam penerapan di seluruh yurisdiksi akan menjadi kunci keberhasilan.
- Resistensi dari Beberapa Negara dan Perusahaan: Beberapa negara yang selama ini mengandalkan tarif pajak rendah sebagai daya tarik investasi mungkin akan menolak atau berusaha menghambat implementasi penuh dari pajak minimum global. Demikian pula, beberapa perusahaan multinasional mungkin akan mencari cara lain untuk mengurangi beban pajak mereka.
- Kompleksitas Teknis: Aturan pajak minimum global, terutama UTPR, sangat kompleks secara teknis dan memerlukan sistem administrasi pajak yang canggih untuk implementasi yang efektif.
- Koordinasi Internasional: Keberhasilan pajak minimum global sangat bergantung pada koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan antar negara dalam berbagi informasi dan menyelesaikan sengketa.
Meskipun demikian, prospek implementasi pajak minimum global secara keseluruhan terlihat positif. Dukungan luas dari lebih dari 130 negara dan yurisdiksi menunjukkan adanya komitmen global untuk mengatasi isu penghindaran pajak. OECD terus bekerja untuk memberikan panduan dan dukungan kepada negara-negara dalam proses implementasi.
Kesimpulan
Pajak minimum global merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem perpajakan internasional. Sebagai respons terhadap praktik penghindaran pajak yang merugikan, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menetapkan tarif pajak perusahaan minimum sebesar 15% untuk perusahaan-perusahaan multinasional besar, pajak minimum global berpotensi meningkatkan pendapatan pajak negara-negara di seluruh dunia, mengurangi distorsi persaingan, dan membatasi praktik perencanaan pajak agresif.
Bagi Indonesia, implementasi pajak minimum global menghadirkan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara dan menata ulang kebijakan pajaknya. Namun, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi tantangan terkait daya saing investasi dan kompleksitas implementasi. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang efektif, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sistem perpajakannya dan berkontribusi pada arsitektur perpajakan global yang lebih adil.