Cara Gabungkan NPWP Suami Istri Di Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan revolusi besar-besaran dalam sistem administrasinya melalui implementasi Core Tax Administration System atau yang lebih dikenal sebagai Coretax. Proyek ini bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan, termasuk penyederhanaan identitas wajib pajak. Salah satu fokus utama dari pembaruan ini adalah konsolidasi data wajib pajak orang pribadi, khususnya bagi pasangan suami istri.

Di Indonesia, undang-undang perpajakan menganut prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, secara default, seluruh penghasilan yang diperoleh pasangan suami istri digabungkan, dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga (suami). Banyak pasangan suami istri yang sebelumnya, karena berbagai alasan administrasi atau pekerjaan, memiliki NPWP masing-masing.

Di era Coretax dan implementasi NIK sebagai NPWP, status ganda ini perlu diselaraskan. Proses penggabungan NPWP, yang sebenarnya merupakan penonaktifan NPWP istri dan pendaftaran istri sebagai anggota Unit Pajak Keluarga (Family Tax Unit/FTU) suami di sistem Coretax, menjadi langkah krusial.

Memahami Landasan Hukum dan Status Perpajakan Suami Istri

Sebelum melangkah ke teknis penggabungan, penting untuk memahami dasar hukum dan mengapa penggabungan ini perlu dilakukan.

Prinsip Kesatuan Ekonomi dan UU HPP

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan aturan turunannya, kewajiban perpajakan suami istri di Indonesia diatur dalam empat skema utama:

KK (Kepala Keluarga): Suami dan istri tidak membuat perjanjian pisah harta atau tidak memilih melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah. Ini adalah status default. Seluruh penghasilan digabung dan dilaporkan dalam SPT Tahunan suami.
HB (Hidup Berpisah): Pasangan resmi bercerai atau hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Masing-masing melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri.
PH (Perjanjian Pisah Harta): Suami istri membuat perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing wajib memiliki NPWP sendiri dan melaporkan SPT Tahunan sendiri.
MT (Memilih Terpisah): Suami istri memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah meskipun tidak ada perjanjian pisah harta. Masing-masing wajib memiliki NPWP sendiri dan melaporkan SPT Tahunan sendiri.

Proses penggabungan NPWP di Coretax ini secara khusus ditujukan bagi pasangan yang berada di status KK, di mana sang istri sebelumnya memiliki NPWP pribadi (mungkin karena bekerja sebelum menikah atau alasan lain) dan kini memilih untuk kembali ke status default, yaitu menggabungkan penghitungan pajaknya dengan suami.

Manfaat Utama Penggabungan NPWP

Menggabungkan NPWP memberikan beberapa keuntungan signifikan:

Penyederhanaan Administrasi: Rekan hanya perlu fokus pada satu NPWP dan satu kali pelaporan SPT Tahunan (oleh suami), mengurangi potensi kesalahan atau kelalaian pelaporan ganda.
Efisiensi Waktu: Proses pengisian SPT Tahunan menjadi lebih cepat karena hanya diurus satu kali.
Kepatuhan Data Coretax: Penyatuan ini memastikan data keluarga Rekan (Family Tax Unit/FTU) terintegrasi dengan benar di sistem Coretax, sejalan dengan konsep NIK sebagai NPWP yang berlaku bagi kepala keluarga, sementara NIK istri menjadi bagian dari unit keluarga tersebut.
Optimalisasi Perhitungan PTKP: Meskipun penghasilan digabung, perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) keluarga akan dihitung secara optimal sesuai ketentuan berlaku (misalnya: PTKP suami + PTKP istri yang penghasilannya digabung + PTKP tanggungan).

Persiapan Awal Sebelum Mengakses Coretax

Sebelum memulai proses di sistem Coretax, pastikan Rekan telah memenuhi beberapa persyaratan mendasar:

Dokumen Wajib

Siapkan salinan digital (scan atau foto yang jelas) dari dokumen-dokumen berikut:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri
- Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan status perkawinan dan keterkaitan anggota keluarga.
Akses ke Akun Coretax: Pastikan Rekan memiliki akses dan kredensial login (NPWP/NIK dan password) untuk akun Coretax (DJP Online/Portal DJP) baik untuk suami maupun istri.

Menonaktifkan NPWP Istri Melalui Coretax

Langkah pertama dalam penggabungan ini adalah mengajukan permohonan penonaktifan (Non-Efektif) NPWP yang dimiliki oleh pihak istri. Proses ini sepenuhnya dilakukan secara online melalui akun Coretax/Portal DJP.

Masuk ke Akun Coretax Istri. Kunjungi laman resmi DJP Online/Portal Coretax. Masuk menggunakan NPWP atau NIK dan password akun milik Istri.
Setelah berhasil login, navigasikan ke menu Portal Saya. Pilih opsi Perubahan Status. Lanjutkan dengan memilih Penetapan Wajib Pajak Nonaktif. Sistem akan menampilkan formulir permohonan.
Isi formulir yang muncul dengan data yang lengkap dan akurat. Bagian terpenting adalah Kolom Alasan Penetapan Nonaktif. Ini adalah kolom kunci. Rekan wajib memilih alasan yang spesifik terkait penggabungan kewajiban. Pilihan yang harus Rekan ambil adalah: “Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HP, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami.” Setelah itu, unggah salinan digital dari KTP Suami, KTP Istri, dan Kartu Keluarga yang telah Rekan siapkan di awal. Pastikan file jelas dan ukurannya sesuai batasan sistem.

Pengiriman dan Pemantauan Permohonan

Setelah semua data diisi dengan benar dan dokumen diunggah, centang pernyataan persetujuan, lalu klik Kirim Permohonan. Rekan dapat memantau perkembangan permohonan ini pada menu Portal Saya → Kasus Saya. Pilih jenis kasus Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Portal). Rekan akan melihat status permohonan, yang awalnya akan tertulis: “Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini.”

Berdasarkan informasi administrasi perpajakan, permohonan ini akan diproses oleh DJP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Setelah proses ini selesai dan disetujui, NPWP istri akan berstatus Non-Efektif (NE), dan kewajiban perpajakannya secara resmi beralih untuk digabungkan dengan suami.

Memperbarui Data Unit Pajak Keluarga (FTU) Suami di Coretax

Setelah NPWP istri berstatus Non-Efektif, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan data istri ke dalam Unit Pajak Keluarga (FTU) milik suami. Proses ini memastikan sinkronisasi data NIK dan NPWP di Coretax.

Masuk ke Akun Coretax Suami. Kunjungi laman resmi DJP Online/Portal Coretax. Masuk menggunakan NPWP atau NIK dan password akun milik Suami.
Setelah berhasil login, navigasikan ke menu Profil Saya. Pilih sub-menu Informasi Umum. Di pojok kanan atas layar, Rekan akan menemukan tombol Edit. Klik tombol tersebut untuk mulai mengubah data profil wajib pajak.
Fokuskan perhatian Rekan pada bagian yang berlabel Unit Pajak Keluarga (Family Tax Unit/FTU). Tambahkan data NIK Istri pada kolom yang disediakan. Pastikan Rekan mengisi data-data lain yang diperlukan seperti Nama Lengkap dan tanggal lahir Istri. Sistem Coretax akan memvalidasi NIK ini dengan data di Dukcapil. Pastikan status istri di dalam FTU ini dicatat sebagai Tanggungan dalam konteks NPWP Suami yang menjadi pemegang kewajiban perpajakan tunggal.
Setelah semua data NIK Istri dan informasi terkait FTU diisi dengan benar, Centang Pernyataan yang membenarkan keakuratan data. Klik tombol Submit.

Dengan menyelesaikan langkah ini, data keluarga Rekan telah terbarui dan terintegrasi di sistem Coretax. Secara administrasi, proses penggabungan NPWP suami istri telah selesai. Coretax kini memiliki data yang lengkap mengenai kewajiban perpajakan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai bagian dari unit tersebut.

Dampak Pasca-Penggabungan pada Pelaporan SPT Tahunan dan Bukti Potong

Penggabungan NPWP memiliki konsekuensi langsung terhadap bagaimana Rekan dan pasangan melaksanakan kewajiban perpajakan setiap tahunnya. Setelah penggabungan, ketentuan yang berlaku adalah:

Pelaporan Tunggal: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi hanya dilakukan oleh Suami menggunakan NPWP-nya.
Penggabungan Penghasilan: Suami wajib menggabungkan seluruh penghasilan yang diperolehnya dan seluruh penghasilan yang diperoleh Istri dalam satu SPT Tahunan. Penghitungan pajaknya (lapisan tarif progresif) akan diterapkan pada total penghasilan gabungan ini.
Formulir SPT: Umumnya, Wajib Pajak akan menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 (untuk yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas).

Meskipun NPWP istri telah digabungkan (berstatus Non-Efektif), ada catatan penting terkait bukti potong PPh Pasal 21 atau 26 yang diterbitkan oleh pemberi kerja istri. Identitas yang digunakan pada bukti potong (seperti formulir 1721-A2) adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Wanita Kawin tersebut (istri). Hal ini untuk menjaga akuntabilitas dan jejak rekam penerimaan penghasilan secara individual, meskipun pajaknya dihitung secara kolektif di SPT Tahunan Suami. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus memastikan bahwa setiap bukti potong yang diterima dari pemberi kerja mencantumkan NIK yang valid dan benar. Bukti-bukti potong ini kemudian akan digunakan oleh suami sebagai lampiran atau data masukan saat mengisi SPT Tahunan.

Kesimpulan

Penggabungan NPWP suami istri di sistem Coretax bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan bagian integral dari upaya DJP menuju administrasi perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis NIK.

Dengan mengikuti panduan dua tahap ini (Penonaktifan NPWP Istri dan Pembaruan FTU Suami), Rekan telah memastikan kepatuhan pajak keluarga sejalan dengan semangat kesatuan ekonomi dan kesiapan menghadapi era perpajakan digital sepenuhnya. Jika menemui kesulitan teknis selama proses online, jangan ragu untuk menghubungi layanan Kring Pajak atau datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan bantuan. Kunci dari sistem baru ini adalah data yang valid dan terintegrasi.