Dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, terdapat satu instrumen krusial yang berfungsi sebagai jembatan pemerataan: Dana Bagi Hasil (DBH). DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara tertentu. Tujuannya jelas, yaitu mendistribusikan kekayaan negara secara lebih adil agar daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Salah satu komponen DBH yang paling signifikan adalah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). PPh, khususnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29, merupakan pajak pusat yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, tidak semua hasil pungutan ini disimpan oleh Pemerintah Pusat. Sebagian dari dana ini wajib dikembalikan dan dibagikan kepada daerah tempat pajak tersebut dipungut, melalui skema DBH PPh.
Memahami Konsep Dana Bagi Hasil PPh
DBH PPh merupakan perwujudan nyata dari semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tanpa skema ini, daerah akan sangat bergantung pada Pusat, yang dapat menghambat inisiatif dan kecepatan pembangunan lokal.
Dasar Hukum dan Jenis PPh yang Dibagihasilkan
Ketentuan mengenai DBH PPh diatur secara spesifik dalam regulasi yang menjadi payung hukum hubungan keuangan pusat dan daerah.
Dasar Hukum Utama:
Mekanisme dan pengelolaan DBH, termasuk DBH PPh, diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan setiap tahunnya, yang merujuk pada undang-undang mengenai Transfer ke Daerah. Sebagai contoh, PMK Nomor 67 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan operasional penting yang menjelaskan detail penghitungan dan penyaluran DBH PPh.
Jenis PPh yang Dibagihasilkan
Tidak semua jenis PPh dibagikan. DBH PPh dialokasikan dari penerimaan:
- PPh Pasal 21: Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ini adalah salah satu komponen terbesar karena melibatkan pemotongan atas gaji dan honorarium.
- PPh Pasal 25 dan Pasal 29: PPh Badan atau PPh Orang Pribadi yang disetor sendiri (angsuran PPh Pasal 25) dan PPh Kurang Bayar yang harus dilunasi saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (PPh Pasal 29).
Fungsi Kritis DBH PPh
DBH PPh memainkan dua peran penting:
- Peningkatan Kapasitas Fiskal: Memberikan dana segar kepada daerah yang dapat digunakan untuk mendanai program-program strategis, seperti infrastruktur, tanpa harus bergantung penuh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mungkin terbatas.
- Pemerataan: Bertindak sebagai instrumen pemerataan vertikal, yaitu pemerataan antara Pusat dan Daerah. Selain itu, dengan adanya alokasi berdasarkan persentase daerah penghasil, skema ini juga mendorong daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak.
Rincian dan Proporsi Alokasi DBH PPh (Formula 20%)
Besaran total PPh yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran sebelumnya menjadi dasar penghitungan DBH PPh untuk tahun anggaran berjalan. Berdasarkan ketentuan, jumlah total PPh yang dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 20% dari total penerimaan PPh yang berhasil dikumpulkan.
Proporsi 20% ini kemudian dibagi lagi secara spesifik ke dalam tiga kelompok penerima utama dengan persentase yang berbeda:
| Kelompok Penerima | Proporsi dari Total PPh yang Dialokasikan (20%) | Persentase PPh yang Diterima |
| Pemerintah Provinsi (Pemprov) | 7,5% | Diterima oleh seluruh provinsi di Indonesia. |
| Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil | 8,9% | Diterima oleh kabupaten/kota yang merupakan lokasi pemotongan atau penyetoran PPh. |
| Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya | 3,6% | Diterima oleh kabupaten/kota selain kabupaten/kota penghasil di provinsi yang bersangkutan, sebagai bentuk pemerataan horizontal. |
| Total Alokasi ke Daerah | 20,0% |
Penjelasan Alokasi:
- 7,5% untuk Provinsi: Bagian ini dialokasikan kepada seluruh provinsi sebagai penerima hasil dari PPh yang dipungut di wilayahnya. Dana ini digunakan untuk menopang kewenangan provinsi, termasuk pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- 8,9% untuk Kabupaten/Kota Penghasil: Ini adalah bagian terbesar yang diberikan langsung kepada kabupaten/kota yang secara faktual merupakan lokasi di mana PPh (khususnya PPh Pasal 21) dipotong, misalnya tempat perusahaan beroperasi dan membayarkan gaji karyawannya. Ini berfungsi sebagai insentif bagi daerah yang aktif berkontribusi terhadap penerimaan pajak.
- 3,6% untuk Kabupaten/Kota Lainnya: Bagian ini menunjukkan fungsi pemerataan. Tujuannya adalah memastikan bahwa daerah yang mungkin tidak memiliki basis PPh yang besar (bukan daerah penghasil utama) tetap menerima alokasi DBH. Dana ini dibagikan kepada kabupaten/kota di provinsi yang sama, di luar kabupaten/kota yang sudah menerima bagian 8,9%.
Contoh Sederhana:
Jika total penerimaan PPh yang akan dibagihasilkan secara nasional adalah Rp100 triliun, maka total DBH PPh adalah Rp20 triliun. Dari Rp20 triliun ini, Rp7,5 triliun (7,5%) akan dialokasikan ke provinsi, Rp8,9 triliun (8,9%) ke kabupaten/kota penghasil, dan Rp3,6 triliun (3,6%) ke kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut. Distribusi akhir per daerah dihitung berdasarkan kontribusi penerimaan PPh di masing-masing wilayah.
Faktor Kinerja Daerah
Salah satu aspek paling inovatif dan penting dalam mekanisme DBH PPh saat ini adalah pengaitan alokasi dengan kinerja Pemerintah Daerah. DBH tidak lagi dibayarkan hanya berdasarkan formula persentase statis, tetapi juga berdasarkan sejauh mana daerah berupaya untuk mendukung penerimaan pajak pusat.
Dalam implementasi penyalurannya, besaran alokasi DBH PPh yang ditetapkan akan dipecah menjadi dua komponen:
Alokasi Dasar (90% Bagian Tetap)
Sebanyak 90% dari total alokasi DBH PPh yang dihitung berdasarkan formula persentase (7,5%, 8,9%, 3,6%) akan dibayarkan secara pasti kepada Pemerintah Daerah. Bagian ini merupakan alokasi yang relatif tetap dan menjadi dasar perhitungan bagi daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Alokasi Kinerja (10% Bagian Variabel)
Sisa 10% dari total alokasi DBH PPh disebut sebagai alokasi kinerja. Bagian ini bersifat variabel dan sangat bergantung pada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja daerah, yang akan menentukan apakah daerah menerima 10% penuh, sebagian, atau bahkan tidak sama sekali dari porsi ini:
- Indikator 1: Kinerja Optimalisasi Penerimaan Pajak
Penilaian ini didasarkan pada upaya dan hasil yang dicapai Pemda dalam membantu Pemerintah Pusat mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayahnya. Daerah yang menunjukkan upaya serius dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung program perpajakan pusat akan mendapatkan skor kinerja yang lebih tinggi.
| Kategori Kinerja | Rentang Nilai Kinerja (x) | Persentase yang Diterima (dari 10% bagian) |
| Tidak Berkinerja | X = 0 | 0% |
| Sangat Rendah | 0 < x ≤ 20 | 20% |
| Rendah | 20 < x ≤ 40 | 40% |
| Sedang | 40 < x ≤ 60 | 60% |
| Baik | 60 < x ≤ 80 | 80% |
| Sangat Baik | X > 80 | 100% |
Daerah yang dinilai “Sangat Baik” dalam kinerja optimalisasi penerimaan akan menerima seluruh porsi 10% alokasi kinerja, sehingga memaksimalkan total DBH PPh yang diterima.
- Indikator 2: Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
Jika indikator kinerja penerimaan pajak tidak dapat digunakan atau belum memadai, DJPK dapat menggunakan indikator kepatuhan administrasi daerah, yaitu penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
Apa itu BAR?
BAR adalah dokumen yang berisi catatan dan kesepakatan antara Kanwil DJP dan Pemda mengenai penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Pemda sebagai bendaharawan. Pelaporan ini harus mencakup penyetoran pajak pusat semester II tahun anggaran sebelumnya dan semester I tahun anggaran berjalan.
Pentingnya Kepatuhan BAR:
Penyampaian BAR yang lengkap dan tepat waktu menunjukkan akuntabilitas dan sinergi administrasi keuangan antara Pusat dan Daerah. Kepatuhan ini dinilai, dan nilainya akan menentukan persentase yang didapatkan dari 10% alokasi kinerja. Daerah yang menyampaikan 2 BAR (Semester II tahun sebelumnya dan Semester I tahun berjalan) secara lengkap dan tepat waktu akan mendapatkan nilai “Sangat Baik” dan berhak atas 100% dari 10% porsi kinerja.
Pemanfaatan DBH PPh
DBH PPh, sebagai salah satu sumber pendapatan APBD, secara umum bersifat general purpose (penggunaan umum), yang berarti penggunaannya tidak terikat pada sektor tertentu seperti dana alokasi khusus. Namun, dalam konteks pembangunan, dana ini memiliki fungsi strategis yang tidak boleh diabaikan, seperti:
- Membiayai Pelayanan Publik Dasar
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan pelayanan publik dasar (Puskesmas, sekolah, infrastruktur jalan lingkungan). DBH PPh menjadi sumber pembiayaan yang fleksibel untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi), dan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah. Meskipun fleksibel, daerah didorong untuk menggunakan DBH PPh guna mendukung program prioritas seperti:
- Alokasi untuk program bantuan sosial atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Pembiayaan program pelatihan kerja atau insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Pendanaan proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi luas di wilayah tersebut.
- Menjaga Keberlanjutan Fiskal
Bagi banyak daerah, terutama yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, DBH PPh adalah penopang utama keberlanjutan fiskal. Dana ini memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan, terlepas dari kecilnya basis pajak dan retribusi lokal. Oleh karena itu, Pemda dituntut untuk mengelola dana ini dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi, memastikan setiap rupiah memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
Kesimpulan
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah instrumen vital dalam sistem keuangan negara. Dengan total alokasi 20% yang dibagi secara proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan diperkuat dengan skema insentif kinerja (90% tetap dan 10% variabel), DBH PPh memastikan bahwa penerimaan pajak pusat memiliki fungsi ganda: membiayai belanja negara dan pada saat yang sama, memberdayakan daerah.
Keberhasilan program DBH PPh tidak hanya terletak pada ketepatan perhitungan persentase alokasi, tetapi juga pada komitmen setiap Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kinerja penerimaan pajak di wilayahnya dan mengelola dana yang diterima secara bijaksana, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.