Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini makin serius menindak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bandel atau tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan berbasis data, DJP memiliki wewenang baru yang sangat penting: memblokir akses e-Faktur bagi PKP yang memenuhi kriteria ketidakpatuhan tertentu.
Pemblokiran akses e-Faktur bukanlah sanksi ringan. Mengingat e-Faktur adalah syarat mutlak bagi PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak yang sah atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), hilangnya akses ini praktis akan menghentikan kegiatan usaha PKP tersebut secara legal di mata perpajakan.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 dan lebih lanjut dirinci dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-19/PJ/2025. Peraturan ini memberikan mekanisme yang jelas dan terukur bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak, sekaligus memberikan kesempatan bagi PKP untuk melakukan klarifikasi. Tujuannya sederhana: agar semua PKP menjalankan kewajiban dengan disiplin dan bertanggung jawab.
Siapa yang Dianggap Tidak Patuh?
DJP telah menetapkan kriteria objektif dan terukur yang menjadi dasar bagi KPP untuk memblokir akses e-Faktur. Kriteria ini menyasar PKP yang memiliki riwayat administrasi yang buruk atau terindikasi tidak menjalankan kegiatan usaha secara normal.
Berdasarkan PER-19/PJ/2025, setidaknya ada enam kriteria utama yang dapat memicu penonaktifan akses e-Faktur bagi PKP:
Tunggakan Pajak yang Signifikan
PKP dapat dinonaktifkan jika memiliki tunggakan pajak yang telah diterbitkan surat teguran, dan PKP tersebut belum memiliki persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Batasan jumlah tunggakan berbeda-beda tergantung tempat PKP terdaftar:
- Minimal Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk PKP yang terdaftar di KPP Pratama.
- Minimal Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) untuk PKP yang terdaftar selain di KPP Pratama (misalnya KPP Madya atau LTO).
Tidak Memotong/Memungut Pajak Selama 3 Bulan Berturut-turut
Jika PKP memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak (seperti PPh Pasal 21, 23, atau PPN), tetapi tidak melakukannya selama 3 bulan berturut-turut, maka hal ini dapat menjadi indikasi ketidakaktifan atau ketidakpatuhan.
Tidak Melaporkan Bukti Potong/Pungut Selama 3 Bulan Berturut-turut
PKP yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak, namun tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungutnya selama 3 bulan berturut-turut, juga akan dinilai tidak patuh. Ini menunjukkan ketidakdisiplinan dalam administrasi PPh dan PPN.
Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh
SPT Tahunan PPh adalah laporan komprehensif tahunan. Jika PKP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, ini menjadi bendera merah besar bagi DJP.
Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN Selama 3 Bulan Berturut-turut
Kewajiban pelaporan PPN bersifat bulanan. PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN selama 3 bulan berturut-turut dianggap lalai dalam kewajiban fundamentalnya.
Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN Selama 6 Masa Pajak dalam Satu Tahun
Selain kriteria berturut-turut, DJP juga melihat akumulasi. Jika PKP tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebanyak 6 masa pajak (tidak harus berturut-turut) dalam satu tahun kalender, akses e-Faktur juga bisa diblokir.
Dampak Fatal
Bagi PKP, akses e-Faktur adalah nadi utama kelangsungan transaksi. Ketika akses ini diblokir, dampaknya akan sangat serius:
- PKP tidak dapat membuat Faktur Pajak Keluaran (pajak atas penjualan).
- Pembeli yang bertransaksi dengan PKP terblokir tidak akan bisa mengkreditkan Faktur Pajak Masukan (pajak atas pembelian) karena faktur dianggap tidak sah. Ini membuat mitra bisnis Rekan enggan bertransaksi karena mereka akan dirugikan secara perpajakan.
- Pemblokiran adalah sinyal bahwa PKP berada di bawah pengawasan ketat DJP, yang berpotensi memicu pemeriksaan lebih lanjut.
- Mitra bisnis bisa menuntut bukti kepatuhan atau bahkan menunda/membatalkan transaksi hingga akses pulih, merusak kredibilitas dan operasional bisnis.
Singkatnya, pemblokiran e-Faktur sama dengan mengunci gerbang keluar-masuk transaksi PKP secara legal, memaksa PKP tersebut untuk segera membenahi administrasinya.
Mekanisme Pemulihan
Pemblokiran akses e-Faktur oleh DJP bersifat sementara dan dapat diaktifkan kembali. PKP yang terkena blokir harus segera mengambil langkah-langkah klarifikasi dan pemenuhan kewajiban.
Pemberitahuan dan Klarifikasi
Setelah pemblokiran, KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PKP. Langkah yang harus diambil PKP adalah:
- Segera penuhi kewajiban yang menjadi penyebab pemblokiran (misalnya, melunasi tunggakan, melaporkan SPT yang tertunda, atau melaporkan bukti potong/pungut).
- Mengajukan Klarifikasi Tertulis kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar. Surat klarifikasi harus memuat identitas PKP, penjelasan rinci, dan daftar dokumen pendukung.
Dokumen Pendukung
PKP wajib melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan telah diperbaiki. Contohnya:
- Tanda Terima Pelaporan SPT Tahunan atau Masa PPN yang sebelumnya tertunda.
- Bukti Pelunasan Tunggakan Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran/Penundaan Utang Pajak yang masih berlaku.
- Bukti Lapor Bukti Potong/Pungut selama 3 bulan berturut-turut yang telah diselesaikan.
Keputusan KPP
Kepala KPP memiliki waktu paling lama 5 hari kerja sejak surat klarifikasi diterima secara lengkap untuk meneliti dan memutuskan:
- Klarifikasi Dikabulkan: Jika PKP terbukti telah memenuhi seluruh kewajiban yang menjadi dasar pemblokiran, akses e-Faktur akan diaktifkan kembali segera.
- Klarifikasi Ditolak: Jika PKP tidak dapat membuktikan kepatuhannya, akses e-Faktur akan tetap dinonaktifkan.
Setelah akses diaktifkan kembali, penting bagi PKP untuk menjaga kepatuhan. Apabila dalam 5 hari kerja setelah pengaktifan kembali PKP kembali memenuhi kriteria penonaktifan, Kepala KPP berhak menonaktifkan kembali akses e-Faktur.
Kesimpulan
Kebijakan pemblokiran akses e-Faktur ini menjadi peringatan keras bagi seluruh PKP. Era pengawasan perpajakan berbasis data terintegrasi membuat DJP mampu mendeteksi ketidakpatuhan secara cepat dan otomatis.
Untuk menghindari sanksi berat ini, setiap PKP harus memprioritaskan:
- Tata Kelola Administrasi yang Rapi. Pastikan semua aktivitas pemotongan/pemungutan PPh dan PPN didokumentasikan dengan baik.
- Ketepatan Waktu Pelaporan. Jangan pernah menunda penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.
- Manajemen Utang Pajak. Segera lunasi tunggakan pajak atau ajukan permohonan angsuran/penundaan jika terjadi kesulitan pembayaran.
Dengan menjaga kepatuhan dan ketertiban administrasi pajak, PKP dapat beroperasi dengan tenang dan menghindari pemblokiran yang bisa melumpuhkan bisnis.