Dalam sistem perpajakan self-assessment di Indonesia, integritas data dan ketepatan administrasi adalah kunci utama. Namun, manusia tidak luput dari kesalahan. Baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) bisa saja melakukan kekeliruan dalam proses penerbitan surat ketetapan atau keputusan perpajakan.
Pemerintah menyadari bahwa kesalahan yang bersifat administratif atau matematis tidak seharusnya merugikan Wajib Pajak secara substansial. Oleh karena itu, melalui Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diperinci kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024, diberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan. Artikel ini akan mengupas tuntas apa saja yang bisa dibetulkan, dokumen apa yang terlibat, serta bagaimana syarat pengajuannya agar diterima oleh DJP.
Apa Saja yang Bisa Dibetulkan?
Banyak Wajib Pajak sering tertukar antara mekanisme “Pembetulan” dengan “Keberatan”. Pembetulan berdasarkan Pasal 16 UU KUP memiliki cakupan yang terbatas hanya pada kesalahan yang bersifat manusiawi (administrative error) atau kesalahan hitung, dan bukan merupakan sengketa materi pajak yang memerlukan interpretasi hukum mendalam.
Berdasarkan PMK 118/2024, ruang lingkup pembetulan mencakup tiga kategori utama:
A. Kesalahan Tulis
Kesalahan ini mencakup kekeliruan yang tidak memengaruhi jumlah pajak terutang secara langsung, namun penting untuk validitas dokumen. Contohnya meliputi:
- Kesalahan penulisan nama, alamat, atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Kesalahan nomor surat ketetapan pajak atau nomor objek pajak.
- Kesalahan dalam penulisan jenis pajak, masa pajak, atau tahun pajak.
- Kesalahan tanggal jatuh tempo pembayaran.
B. Kesalahan Hitung
Kekeliruan ini terjadi pada proses matematis dalam menghitung pajak. Hal ini mencakup:
- Kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada formulir pajak.
- Kesalahan hitung yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pemindahan angka dari satu dokumen ke dokumen lainnya (misal: dari Laporan Hasil Pemeriksaan ke Surat Ketetapan Pajak).
C. Kekeliruan Penerapan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Ini adalah poin yang paling sering menjadi pembahasan. Kekeliruan ini terjadi jika DJP salah menerapkan aturan yang sifatnya sudah jelas (eksplisit) dan tidak mengandung persengketaan pendapat. Contohnya:
- Salah menerapkan tarif pajak (misalnya harusnya 5% tetapi ditulis 10% padahal aturannya jelas).
- Kesalahan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
- Kesalahan dalam memberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Kekeliruan dalam menghitung sanksi administrasi atau bunga.
Dokumen yang Dapat Diajukan Pembetulan
Tidak semua surat dari kantor pajak bisa diajukan pembetulan melalui jalur ini. Dokumen-dokumen yang menjadi objek pembetulan meliputi:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB): Koreksi atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT): Koreksi atas tambahan jumlah pajak setelah adanya data baru.
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN): Koreksi jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak terutang.
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB): Koreksi jika terdapat kelebihan pembayaran pajak.
- Surat Tagihan Pajak (STP): Dokumen untuk menagih sanksi administrasi atau pajak terutang dalam tahun berjalan.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT): Khusus untuk sektor PBB.
- Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB): Penetapan pajak untuk objek PBB tertentu.
- Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB): Tagihan sanksi atau kekurangan pajak PBB.
- Surat Keputusan Pembetulan: Jika SK Pembetulan sebelumnya ternyata masih mengandung kesalahan tulis/hitung.
- Surat Keputusan Keberatan: Keputusan atas pengajuan keberatan WP yang mungkin salah tulis dalam amar keputusannya.
- Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi: Koreksi atas besaran pengurangan sanksi yang diputuskan.
- Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi: Koreksi pada dokumen penghapusan denda/bunga.
- Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak: Koreksi atas keputusan pengurangan hasil pemeriksaan yang salah.
- Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak: Koreksi pada dokumen pembatalan SKP yang tidak sah.
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak: Terkait WP kriteria tertentu (Pasal 17C atau 17D UU KUP).
- Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga: Koreksi atas jumlah bunga yang harus diberikan negara kepada WP.
- Surat Keputusan Pengurangan PBB: Khusus untuk permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- Surat Keputusan Pembatalan PBB: Koreksi atas pembatalan ketetapan PBB.
- Surat Keputusan Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure): Dokumen hasil kesepakatan internasional terkait pajak berganda (P3B).
Syarat Formal Pengajuan Pembetulan
Agar permohonan Rekan tidak ditolak di meja pendaftaran, pastikan memenuhi syarat-syarat formal berikut ini:
1. Satu Permohonan untuk Satu Dokumen
Wajib Pajak tidak diperbolehkan menggabungkan beberapa permohonan pembetulan atas dokumen yang berbeda dalam satu surat. Misalnya, jika Rekan ingin membetulkan dua buah STP yang berbeda nomor, Rekan harus membuat dua surat permohonan yang terpisah.
2. Diajukan Secara Tertulis dalam Bahasa Indonesia
Surat harus disusun dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia. Rekan harus menjelaskan secara detail pada bagian mana kesalahan tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya angka atau keterangan yang benar menurut perhitungan Rekan.
3. Alasan yang Jelas dan Kuat
Jangan hanya melampirkan angka. Berikan narasi atau penjelasan mengenai dasar hukum atau fakta yang mendasari permohonan tersebut. Misalnya, jika terjadi kesalahan hitung, tunjukkan langkah-langkah penghitungan yang benar.
4. Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa
Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi atau pimpinan badan hukum. Jika dikuasakan kepada konsultan pajak atau pihak lain, pastikan melampirkan Surat Kuasa Khusus sesuai aturan yang berlaku.
5. Menggunakan Format yang Telah Disediakan
Permohonan pembetulan disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 118/2024.
Kesimpulan
Mekanisme pembetulan oleh DJP merupakan “pintu darurat” yang sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak substansial namun mengganggu administrasi. Dengan berlakunya PMK 118/2024, prosedur ini menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian hukum.
Sebagai Wajib Pajak yang patuh, sangat penting untuk selalu meneliti setiap dokumen yang diterima dari kantor pajak. Jika ditemukan kekeliruan, segeralah bertindak sebelum batas waktu atau proses penagihan berlanjut lebih jauh. Kerapian administrasi adalah langkah awal menuju manajemen pajak yang efektif dan efisien.