Dalam dunia perpajakan, omzet Rp4,8 miliar seringkali menjadi patokan penting. Ambang batas ini menentukan apakah seorang pengusaha wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Pengusaha yang telah menjadi PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang atau jasa yang mereka serahkan.
Namun, bagaimana jika omzet tersebut berasal dari aktivitas perdagangan aset kripto? Apakah aturan yang sama berlaku? Banyak yang mengira bahwa jika omzet trading kripto mencapai angka tersebut, kewajiban PKP akan otomatis melekat. Anggapan ini keliru dan perlu diluruskan, mengingat status aset kripto yang unik di mata hukum dan perpajakan Indonesia.
Aset Kripto Bukan Barang atau Jasa Kena Pajak
Inti dari persoalan ini terletak pada definisi PKP itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perpajakan, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kriteria ini menjadi kunci utama. Aset kripto, berdasarkan regulasi terkini, tidak diklasifikasikan sebagai BKP atau JKP.
Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025, aset kripto dipersamakan dengan surat berharga. Ini merupakan perubahan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang menganggapnya sebagai komoditas. Perubahan status ini memiliki konsekuensi besar. Dengan diposisikan sebagai surat berharga, penyerahan aset kripto tidak termasuk dalam lingkup PPN, dan oleh karena itu, transaksi tersebut tidak memenuhi kriteria yang mengharuskan pengusaha menjadi PKP.
Mengapa Aturan Ini Berbeda?
Perlakuan khusus terhadap aset kripto ini bukan tanpa alasan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membedakan perlakuan pajak antara penyerahan barang/jasa pada umumnya dengan transaksi aset kripto yang memiliki karakteristik unik. Transaksi kripto lebih mirip dengan perdagangan saham atau obligasi, yang mana penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final, bukan PPN.
Meski tidak dikenakan PPN dan tidak mewajibkan PKP, bukan berarti transaksi kripto bebas pajak. Sebaliknya, pajak tetap dikenakan, hanya jenisnya yang berbeda. Beban pajak dialihkan ke PPh Pasal 22 final. Peraturan terbaru bahkan menaikkan tarif PPh final ini dari 0,1% menjadi 0,21% dari nilai transaksi. Dengan kata lain, pemerintah tetap memastikan penerimaan pajak dari aktivitas ini, hanya melalui jalur yang berbeda dan lebih sesuai dengan sifat transaksinya.
Peran Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto
Penting untuk dicatat bahwa para pedagang aset kripto tidak perlu pusing memikirkan perhitungan dan penyetoran pajak ini secara mandiri. PPh final dan PPN atas biaya transaksi (jika ada) akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto, atau yang biasa disebut bursa kripto. Ini adalah mekanisme yang efisien dan mempermudah kepatuhan pajak bagi para trader.
Bursa kripto bertindak sebagai pemotong pajak. Mereka secara otomatis memotong PPh final dari penghasilan yang diperoleh trader dan menyetorkannya ke kas negara. Dengan demikian, tanggung jawab pemenuhan kewajiban pajak PPh final berada di tangan bursa, bukan pada trader itu sendiri.
Kesimpulan
Jadi, kembali ke pertanyaan awal: apakah omzet dari kripto >4,8M harus PKP? Jawabannya adalah tidak. Selama aset kripto tetap dipandang sebagai surat berharga dan bukan BKP/JKP, ambang batas omzet Rp4,8 miliar tidak relevan untuk tujuan pengukuhan PKP. Kewajiban pajak atas transaksi kripto telah diatur secara khusus melalui mekanisme pemotongan PPh final yang dilakukan oleh bursa kripto.
Dengan pemahaman ini, para pelaku trading kripto bisa lebih tenang dan fokus pada strategi investasi mereka, tanpa perlu khawatir tentang kewajiban menjadi PKP. Aturan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan kerangka perpajakan yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan aset digital, memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.