Pemerintah kembali memperkuat jaring pengaman ekonomi masyarakat melalui perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Jika sebelumnya insentif ini identik dengan karyawan kantoran atau pegawai tetap di industri manufaktur besar, kini kabar baik datang bagi para pekerja lepas, tenaga honorer, dan buruh harian yang masuk dalam kategori Pegawai Tidak Tetap.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Namun, tidak semua pegawai tidak tetap otomatis bebas pajak. Ada seperangkat kriteria ketat yang harus dipenuhi, baik dari sisi pegawai itu sendiri maupun dari sisi perusahaan tempat mereka bekerja.
Apa Itu PPh 21 DTP?
Secara sederhana, PPh 21 DTP adalah fasilitas di mana pajak yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan tidak perlu dibayarkan ke kas negara, melainkan wajib diberikan secara tunai kepada karyawan bersangkutan oleh perusahaan. Artinya, “jatah” pajak tersebut menjadi tambahan penghasilan bersih (take home pay) bagi si pekerja.
Bagi pegawai tidak tetap, insentif ini sangat terasa dampaknya. Upah yang diterima harian atau mingguan menjadi utuh tanpa potongan pajak, memberikan napas lega bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor yang sedang dipulihkan oleh pemerintah.
Kriteria Utama Pegawai Tidak Tetap Penerima Insentif
Berdasarkan aturan terbaru dalam PMK 10/2025 yang kemudian diperluas cakupannya melalui PMK 72/2025 (khusus sektor pariwisata), berikut adalah kriteria spesifik bagi Pegawai Tidak Tetap untuk mendapatkan fasilitas ini:
Batasan Penghasilan (Threshold)
Ini adalah syarat yang paling krusial. Pemerintah membagi batasan ini menjadi dua kategori tergantung cara pembayaran upahnya:
- Upah Harian/Mingguan/Satuan/Borongan: Pegawai tidak tetap berhak mendapatkan PPh 21 DTP jika rata-rata penghasilan bruto hariannya tidak lebih dari Rp500.000.
- Upah Bulanan: Jika pegawai tidak tetap menerima upah secara bulanan, maka total penghasilan brutonya dalam satu bulan tidak boleh melebihi Rp10.000.000.
Kelengkapan Administrasi (NIK/NPWP)
Pegawai wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tervalidasi/dipadankan dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini penting karena identitas tersebut akan digunakan perusahaan dalam pelaporan realisasi insentif ke sistem pajak.
Tidak Menerima Insentif Ganda
Pegawai tersebut tidak boleh sedang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dari fasilitas pajak lainnya. Misalnya, jika ia sudah mendapatkan fasilitas pajak di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), maka ia tidak bisa mengklaim insentif berdasarkan sektor industri ini secara bersamaan.
Sektor Usaha yang Berhak Memberikan Insentif
Tidak semua perusahaan bisa memberikan fasilitas ini kepada pegawainya. Insentif ini bersifat sektoral, artinya hanya perusahaan dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu yang diperbolehkan. Saat ini, fokus pemerintah tertuju pada dua kelompok besar:
- Industri Padat Karya: Meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta industri kulit. Sektor ini dianggap vital karena menyerap jutaan tenaga kerja tidak tetap.
- Sektor Pariwisata: Melalui perluasan terbaru, pekerja di hotel, restoran, kafe, agen perjalanan, hingga pemandu wisata (tour guide) kini masuk dalam daftar penerima. Mengingat banyaknya pekerja lepas (freelancer) di sektor ini, kriteria pegawai tidak tetap menjadi poin yang sangat relevan.
Kewajiban Perusahaan
Satu poin penting yang ditegaskan oleh pemerintah adalah aspek penyaluran. PPh 21 DTP bukan merupakan diskon pajak untuk perusahaan, melainkan tambahan penghasilan untuk pegawai.
- Dibayar Tunai: Perusahaan dilarang keras menahan uang pajak tersebut. Nominal pajak yang “ditanggung pemerintah” harus diserahkan secara tunai bersamaan dengan pemberian upah.
- Pembuatan Bukti Potong: Walaupun pajaknya nol (karena ditanggung pemerintah), pemberi kerja tetap wajib menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21. Di dalam bukti potong tersebut, harus dicantumkan keterangan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- Laporan Realisasi: Perusahaan wajib melaporkan daftar pegawai yang menerima insentif ini setiap bulan melalui aplikasi e-Bupot. Jika perusahaan lalai melapor, maka fasilitas DTP dianggap tidak berlaku untuk masa pajak tersebut.
Mengapa Pegawai Tidak Tetap Perlu Paham Aturan Ini?
Seringkali, pegawai tidak tetap atau pekerja harian tidak menyadari hak-hak perpajakan mereka. Pemahaman mengenai kriteria ini penting agar:
- Menghindari Pemotongan Ilegal: Pegawai bisa memastikan bahwa upah yang mereka terima sudah sesuai dan tidak dipotong pajak jika mereka memenuhi kriteria.
- Meningkatkan Kesejahteraan: Dengan tambahan Rp300.000 hingga Rp600.000 per bulan (estimasi pajak yang ditanggung), beban ekonomi pekerja dapat sedikit berkurang.
- Transparansi dengan Pemberi Kerja: Pekerja dapat berdiskusi dengan bagian HRD atau keuangan perusahaan mengenai status KLU perusahaan dan kelayakan mereka menerima insentif.
Kesimpulan
Perluasan kriteria PPh 21 DTP bagi pegawai tidak tetap adalah angin segar bagi sektor pariwisata dan padat karya. Dengan batas upah harian Rp500 ribu atau bulanan Rp10 juta, mayoritas pekerja lepas di sektor produktif seharusnya bisa menikmati fasilitas ini.
Bagi para pekerja, pastikan NIK Rekan sudah terdaftar dengan benar di perusahaan. Bagi perusahaan, integritas dalam menyalurkan dana DTP secara tunai adalah kunci utama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang inklusif. Jangan sampai fasilitas yang diniatkan untuk rakyat, berhenti di kas perusahaan.