Dalam sistem perpajakan di Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya, penghasilan dari seluruh anggota keluarga—dalam hal ini suami dan istri—idealnya dilaporkan dalam satu kesatuan. Meskipun undang-undang memberikan ruang bagi istri untuk memiliki NPWP sendiri (melalui status Memilih Terpisah/MT atau Pisah Harta/PH), tren saat ini justru mendorong penggabungan NPWP (status KK – Kepala Keluarga).
Keputusan untuk menggabungkan NPWP seringkali diambil demi kesederhanaan administrasi. Namun, muncul pertanyaan yang sangat umum di kalangan istri yang bekerja: “Jika NPWP saya sudah nonaktif karena ikut suami, bagaimana nasib bukti potong dari kantor saya? Apakah saya masih dianggap punya identitas pajak?”
Memahami Status “NPWP Gabung”
Saat seorang istri memutuskan untuk menggabungkan NPWP dengan suami, NPWP lama milik istri akan dihapus atau dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak saat itu, identitas perpajakan istri sepenuhnya mengacu pada NPWP suami.
Namun, di era integrasi data saat ini, NIK (Nomor Induk Kependudukan) istri kini berfungsi ganda sebagai NPWP. Jadi, meskipun kartu NPWP fisik istri sudah tidak ada, data perpajakannya tetap terekam melalui NIK yang telah divalidasi dan terhubung dengan data unit keluarga di bawah akun suami.
Administrasi di Kantor: Masihkah Perlu Memberikan NPWP?
Banyak istri khawatir jika mereka tidak memiliki nomor NPWP sendiri, mereka akan dipotong pajak lebih tinggi (tarif 20% lebih tinggi bagi yang tidak ber-NPWP). Jawabannya adalah: Tidak perlu khawatir. Sejak tahun 2024 aturan mengenai kenaikan tarif lebih tinggi 20% bila tidak ber NPWP sudah dihapuskan melalui PENG-6/PJ.09/2024.
Mekanisme Identitas di Kantor
Ketika bagian HRD atau Payroll kantor meminta data NPWP untuk keperluan pemotongan PPh Pasal 21, istri cukup memberikan NIK nya yang sudah tervalidasi.
Dalam sistem terbaru, pemberi kerja (perusahaan) dapat menginput NIK istri. Selama NIK tersebut sudah masuk dalam Data Unit Keluarga (DUK) suami di sistem pajak, maka sistem akan secara otomatis mengenali bahwa istri tersebut memiliki status “NPWP Gabung”.
Mekanisme Penerbitan Bukti Potong Istri
Bukti potong adalah dokumen resmi yang diterbitkan perusahaan sebagai bukti bahwa pajak penghasilan karyawan telah dipotong dan disetorkan ke kas negara. Bagi istri yang bekerja, perusahaan tetap wajib menerbitkan bukti potong (bupot-A1 untuk karyawan swasta atau bupot A2 untuk PNS).
Di Mana Istri Bisa Mendapatkan Bukti Potongnya?
Jika dulu bukti potong fisik harus diminta ke HRD, sekarang prosesnya menjadi lebih transparan melalui digitalisasi. Inilah kemudahan utama dari penggabungan NPWP. Jika perusahaan sudah melaporkan pemotongan pajak istri melalui aplikasi e-Bupot, maka data tersebut akan muncul secara otomatis (terprepopulasi) di akun DJP Online milik suami.
Saat suami hendak melaporkan SPT Tahunan, pada menu “Daftar Bukti Potong”, data pajak istri biasanya sudah tersedia di sana tanpa perlu input manual. Namun, istri tetap disarankan meminta salinan fisik atau PDF bukti potong dari kantor sebagai arsip dan alat verifikasi jika terjadi ketidaksesuaian data di sistem.
Cara Melaporkan Penghasilan Istri di SPT Tahunan Suami
Ini adalah poin yang paling krusial. Meskipun digabung, bukan berarti penghasilan istri dijumlahkan begitu saja dengan penghasilan suami di kolom yang sama. Ada perlakuan khusus agar tidak terjadi pajak berganda.
Syarat Penghasilan Istri Dianggap Final
Penghasilan istri dianggap “selesai” atau tidak perlu dihitung ulang pajaknya di SPT suami (bersifat final) jika memenuhi syarat:
- Istri bekerja hanya pada satu pemberi kerja
- Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami/anggota keluarga lain.
- Pajak istri sudah dipotong oleh kantornya secara benar.
Langkah Pengisian di SPT
Pada Lampiran III (Bagian Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final), masukkan total penghasilan bruto istri dan total pajak yang sudah dipotong kantor istri ke kolom “Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja”.
Dengan memasukkannya ke kategori ini, penghasilan istri tidak akan digabung dengan penghasilan suami untuk dihitung tarif progresifnya. Hal ini sangat menguntungkan karena beban pajak keluarga tidak akan melonjak naik ke lapisan tarif yang lebih tinggi.
Bagaimana jika istri bekerja di lebih dari satu tempat?
Jika istri memiliki dua pekerjaan atau lebih dalam setahun, maka penghasilannya tidak lagi dianggap final. Seluruh penghasilan istri harus digabungkan dengan penghasilan suami, dan pajaknya akan dihitung ulang secara akumulatif.
Manfaat Menggabungkan NPWP bagi Pasangan Bekerja
Selain kemudahan administrasi terkait bukti potong, ada beberapa manfaat lain:
- Hanya Satu Laporan: Keluarga cukup melaporkan satu SPT Tahunan atas nama suami.
- Bebas Sanksi Denda Lapor: Istri tidak perlu takut lupa lapor SPT setiap bulan Maret, karena kewajibannya sudah terwakili oleh laporan suami.
- Efisiensi Pajak: Untuk istri yang hanya bekerja di satu tempat, skema “Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja” mencegah pengenaan pajak yang lebih tinggi akibat penggabungan penghasilan di tarif progresif.
Kesimpulan
Bergabungnya NPWP istri ke suami bukan berarti hak dan identitas perpajakan istri hilang. Melalui pemanfaatan NIK dan sistem prepopulated, mekanisme bukti potong justru menjadi lebih terintegrasi.
Poin penting yang harus diingat adalah:
- Pastikan NIK istri sudah valid dan terhubung dengan NPWP suami di sistem DJP.
- Gunakan NIK isteri untuk keperluan administrasi di kantor istri.
- Laporkan bukti potong istri di SPT Tahunan suami pada kolom “Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final” (jika isteri menerima penghasilan dari 1 pemberi kerja).
Dengan memahami alur ini, pasangan suami-istri dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan tenang, benar, dan yang terpenting, lebih efisien secara finansial.