Dunia perpajakan internasional sering kali terasa rumit, terutama ketika sebuah transaksi melibatkan dua negara yang berbeda. Namun, di tengah kerumitan itu, ada satu instrumen yang menjadi “kompas” utama: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang populer disebut sebagai Tax Treaty. Bagi banyak pelaku usaha dan praktisi pajak, P3B bukan sekadar dokumen tambahan, melainkan sumber hukum yang sangat kuat.
Pertanyaannya, mengapa P3B memiliki kedudukan yang begitu spesial hingga dianggap sebagai sumber hukum utama dalam perpajakan?
P3B: Perjanjian Internasional yang Mengikat
Pada dasarnya, P3B adalah perjanjian antara dua negara (bilateral) yang dibuat secara resmi oleh pemerintah. Sebagai sebuah perjanjian internasional, P3B tunduk pada hukum internasional, khususnya prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan niat baik (good faith).
Oleh karena itu, ketika Indonesia menandatangani P3B dengan negara mitra (seperti Singapura, Jepang, atau Belanda), ketentuan di dalamnya otomatis menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Statusnya bukan lagi sekadar himbauan, melainkan aturan main yang wajib dipatuhi oleh otoritas pajak maupun wajib pajak.
Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali
Dalam ilmu hukum, terdapat asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) domestik kita bersifat umum (Lex Generalis). Sementara itu, P3B bersifat khusus (Lex Specialis) karena hanya mengatur transaksi antara Indonesia dengan satu negara mitra tertentu. Jika terjadi benturan aturan antara UU domestik dan P3B, maka yang dimenangkan adalah P3B. Inilah sebabnya mengapa P3B dianggap sebagai sumber hukum yang kedudukannya “lebih tinggi” atau didahulukan dalam konteks transaksi lintas negara.
P3B: Instrumen Rekonsiliasi Perbedaan Hukum Domestik
Setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sistem pajaknya sendiri. Masalah muncul ketika dua negara sama-sama ingin memajaki satu penghasilan yang sama. Misalnya, seorang konsultan asal Inggris bekerja di Indonesia; Indonesia ingin memajaki karena penghasilannya berasal dari sini, sementara Inggris ingin memajaki karena orang tersebut adalah warga negaranya.
P3B hadir sebagai sumber hukum untuk melakukan rekonsiliasi atau penyelarasan atas perbedaan tersebut. P3B membagi hak pemajakan antarnegara agar tidak terjadi pengenaan pajak ganda yang memberatkan wajib pajak. Tanpa P3B sebagai sumber hukum, investasi antarnegara akan terhambat karena ketidakpastian beban pajak.
Bentuk Kompromi dan Kepastian Hukum
P3B adalah hasil negosiasi panjang yang mencerminkan kompromi kedua negara. Karena merupakan produk kompromi, ia memberikan kepastian hukum yang lebih stabil dibandingkan aturan domestik yang bisa berubah sewaktu-waktu melalui revisi undang-undang atau peraturan menteri.
Dengan merujuk pada P3B, wajib pajak mendapatkan jaminan bahwa tarif pajak atau aturan pemajakan yang mereka hadapi tidak akan berubah secara sepihak selama perjanjian tersebut masih berlaku. Kepastian hukum inilah yang menjadikan P3B sebagai fondasi kuat dalam arsitektur hukum pajak internasional.
Di Indonesia, agar P3B sah menjadi sumber hukum, dokumen tersebut harus melalui proses ratifikasi atau pengesahan. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses pengesahan di Indonesia dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Meskipun mekanisme ini terkadang diperdebatkan karena tidak selalu memerlukan persetujuan DPR secara langsung (seperti pembuatan UU), secara legal formal, P3B tetap merupakan produk hukum yang sah dan memiliki kekuatan eksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia.
Kesimpulan
P3B dianggap sebagai sumber hukum karena ia merupakan janji internasional yang mengikat, bersifat khusus (lex specialis), berfungsi sebagai penengah perbedaan hukum antarnegara, dan memberikan kepastian bagi mereka yang bertransaksi lintas batas.
Memahami P3B berarti memahami hak dan kewajiban pajak Rekan di kancah global. Jadi, jika Rekan terlibat dalam transaksi internasional, jangan hanya melihat UU PPh domestik, pastikan juga menengok “sumber hukum khusus” ini agar kewajiban pajak Rekan terpenuhi dengan tepat dan efisien.