Dalam dunia perpajakan, kewajiban untuk mematuhi peraturan adalah hal yang mutlak. Namun, tak jarang Wajib Pajak dihadapkan pada situasi di mana mereka menerima sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, akibat keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kabar baiknya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi tersebut. Ini bukanlah pemutihan sanksi secara cuma-cuma, melainkan sebuah mekanisme yang diatur oleh undang-undang, yang bisa diajukan dengan alasan yang kuat dan memenuhi serangkaian syarat tertentu.
Sanksi Administrasi yang Dapat Diajukan Pengurangan atau Penghapusan
Tidak semua sanksi administrasi dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan. Secara umum, sanksi yang bisa dimohonkan adalah sanksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Permohonan ini hanya berlaku untuk sanksi yang dikenakan karena adanya “kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak”.
Konsep “kekhilafan atau bukan kesalahan” ini sangat penting, karena ini adalah dasar utama pengajuan permohonan. Artinya, sanksi yang muncul akibat kesengajaan atau kelalaian besar dari Wajib Pajak biasanya sulit untuk dikabulkan. DJP akan meneliti secara mendalam apakah sanksi tersebut benar-benar terjadi di luar kendali atau tanpa niat buruk Wajib Pajak.
Kriteria Kekhilafan yang Diakui
Untuk memperjelas konsep di atas, DJP telah menetapkan beberapa kriteria spesifik yang masuk dalam kategori “kekhilafan atau bukan kesalahan”. Dengan memahami kriteria ini, Wajib Pajak bisa menilai apakah permohonan mereka memiliki peluang untuk disetujui. Dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 118/2024 menjelaskan, kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajaknya antara lain:
- Sanksi yang Diterbitkan Pertama Kali: DJP cenderung memberikan kelonggaran jika sanksi yang diterima merupakan sanksi pertama kali yang diterbitkan kepada Wajib Pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk pembinaan.
- Penerapan Ketentuan Perpajakan Baru: Jika sanksi muncul karena Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam menerapkan aturan perpajakan yang baru berlaku (dalam kurun waktu 6 bulan setelah aturan tersebut disahkan), hal ini bisa menjadi alasan kuat. Perpajakan adalah bidang yang kompleks, dan adaptasi terhadap aturan baru seringkali memerlukan waktu.
- Kesalahan dari Direktorat Jenderal Pajak: Ini adalah alasan yang paling jelas. Jika sanksi administrasi dikenakan akibat kesalahan yang murni berasal dari pihak DJP, seperti kesalahan data, salah kirim surat, atau kesalahan penghitungan oleh petugas, maka permohonan akan diprioritaskan.
- Akibat Pihak Ketiga: Sanksi yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pihak lain (misalnya, bank atau konsultan pajak) yang berada di luar kendali Wajib Pajak. Dalam kasus ini, Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan disebabkan olehnya.
- Kendala Teknis/Sistem: Di era digital, banyak proses perpajakan dilakukan secara elektronik. Jika sanksi muncul karena adanya kendala teknis pada sistem DJP atau pihak ketiga yang digunakan, seperti gangguan jaringan atau server down, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dengan menyertakan bukti kendala tersebut.
- Sanksi Akibat Kesepakatan Harga Transfer: Ini berlaku untuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait. Jika sanksi muncul karena adanya perbedaan pandangan dalam penentuan harga transfer, dan Wajib Pajak telah berupaya untuk mematuhinya, permohonan bisa diajukan.
- Wajib Pajak Mengalami Kesulitan Keuangan dengan kriteria:
- Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/wajib pajak badan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas dalam 2 tahun berturut-turut;
- Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, yang melakukan pencatatan dan kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan yang diperoleh dalam 2 tahun berturut-turut; atau
- Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.
Syarat dan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permohonan
Setelah mengetahui bahwa Rekan memenuhi salah satu kriteria di atas, langkah selanjutnya adalah menyiapkan permohonan. Pengajuan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, ada beberapa syarat formal dan substansial yang harus dipenuhi:
- Tidak Sedang dalam Proses Keberatan: Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang ingin dimohonkan pengurangannya tidak boleh sedang diajukan keberatan. Jika sudah pernah diajukan, maka proses keberatan tersebut harus dicabut dan disetujui oleh DJP terlebih dahulu. Demikian pula untuk permohonan pembatalan SKP/STP yang tidak benar atau hasil pemeriksaan. Prinsipnya, permohonan ini tidak boleh tumpang tindih dengan proses penyelesaian sengketa pajak lainnya.
- Batas Pengajuan: Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan paling banyak dua kali untuk setiap satu SKP atau STP. Jika permohonan pertama ditolak, Anda memiliki satu kesempatan lagi.
- Format Permohonan Tertulis: Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Surat permohonan ini harus dengan jelas mencantumkan jumlah sanksi administrasi yang ingin dikurangi atau dihapuskan, serta alasan yang kuat dan detail mengapa permohonan tersebut diajukan. Semakin rinci dan didukung bukti, semakin besar peluangnya.
- Pelunasan Pokok Pajak: Ini adalah syarat yang seringkali terlupakan namun sangat penting. Wajib Pajak harus telah melunasi jumlah pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi. Permohonan hanya berlaku untuk sanksi, bukan untuk pokok pajak.
Proses dan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan
Setelah permohonan diajukan dan dinyatakan lengkap, DJP akan memulai proses penelitian. Proses ini tidak berlangsung instan, ada beberapa tahapan yang akan dilalui:
- Penelitian dan Permintaan Data: Direktur Jenderal Pajak (atau pejabat yang berwenang) akan melakukan penelitian mendalam terhadap permohonan yang diajukan. Dalam proses ini, DJP berhak meminta dokumen, data, dan/atau informasi tambahan yang dianggap relevan. Wajib Pajak harus memenuhi permintaan ini dalam waktu 15 hari sejak surat permintaan diterima.
- Penerbitan Surat Keputusan: Setelah semua data lengkap dan penelitian selesai, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan. Jangka waktu yang diberikan untuk mengeluarkan keputusan adalah 6 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Keputusan yang diterbitkan bisa berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan.
- Keputusan Dianggap Dikabulkan: Ada satu ketentuan penting yang memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Jika dalam jangka waktu 6 bulan tersebut DJP tidak menerbitkan surat keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Ini adalah mekanisme yang melindungi Wajib Pajak dari ketidakpastian birokrasi.
Penutup
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak adalah hak Wajib Pajak yang diatur oleh undang-undang. Memahami syarat dan ketentuan yang berlaku adalah kunci untuk berhasil menggunakan hak ini. Dengan mempersiapkan permohonan secara teliti, melampirkan bukti-bukti yang kuat, dan mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan, Wajib Pajak dapat secara signifikan mengurangi beban sanksi yang harus ditanggung.
Perlu diingat, tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan keadilan bagi Wajib Pajak yang terjerat sanksi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kekhilafan atau kendala yang tidak bisa dihindari. Dengan memanfaatkan mekanisme ini secara benar, Wajib Pajak tidak hanya dapat menyelesaikan masalah perpajakan mereka, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan dengan otoritas pajak.