Pemadanan NIK dan NPWP, Tujuan dan Cara Pelaksanaannya

Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan program pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai langkah menuju integrasi data identitas dan fiskal. Per tanggal 8 Desember 2023, aturan PMK No. 112/PMK.03/2022 diubah menjadi Pajak PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Instansi Pemerintah. Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan;dan
  2. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Lalu dilanjutkan pada pasal 2 ayat (6) yang berbunyi “Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.”

Apa itu Pemadanan NIK dan NPWP?

Pemadanan NIK dan NPWP

Pemadanan NIK dan NPWP adalah proses pencocokan dan penyesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang merupakan identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Kemendagri, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang digunakan untuk keperluan administrasi fiskal oleh DJP.

Kapan Pelaksanaannya?

Program pemadanan NIK dan NPWP telah dimulai dan akan berakhir maksimal tanggal 30 Juni 2024, dengan tahapan-tahapan tertentu yang dijalankan secara bertahap untuk mencapai integrasi data yang komprehensif.

Mengapa Dilakukan Pemadanan NIK dan NPWP?

Pemadanan NIK dan NPWP dilakukan untuk beberapa alasan yang penting:

  1. Integrasi Data: Integrasi data identitas dan fiskal memungkinkan pemerintah untuk memiliki database yang lebih akurat dan terpadu tentang penduduk dan wajib pajak.
  2. Peningkatan Administrasi Pajak: Dengan menyelaraskan NIK dengan NPWP, DJP dapat memperbaiki efisiensi administrasi pajak, memperkuat kepatuhan pajak, dan meminimalkan potensi penyelewengan pajak.
  3. Penghindaran Penyalahgunaan Identitas: Pemadanan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam transaksi keuangan dan administrasi lainnya.

Tujuan Pemadanan

Tujuan utama dari pemadanan NIK dan NPWP adalah untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien, akurat, dan transparan, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara serta mengurangi potensi kecurangan fiskal.

Siapa yang Harus Melakukan Pemadanan?

Pemadanan NIK dan NPWP harus dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah memperoleh NPWP, baik itu individu maupun entitas bisnis. Ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa data kependudukan yang mereka kelola sejalan dengan data fiskal yang dikelola oleh DJP.

Bagaimana Cara Melakukan Pemadanan?

Proses pemadanan NIK dan NPWP dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh DJP. Wajib pajak dapat mengakses sistem tersebut dan melakukan pemadanan dengan memasukkan NIK mereka, yang akan dikonfirmasi dengan NPWP yang terkait. Proses ini membutuhkan keakuratan data dan perhatian yang tinggi agar hasilnya dapat diandalkan. Begini Langkah-langkah pemadanan NIK menjadi NPW:

  1. Buka situs www.pajak.go.id
  2. Login dengan memasukkan NPWP dan kata sandi masing-masing, jangan lupa tuliskan kode captcha yang sesuai.
  3. Pilih menu profil lalu klik data profil.
  4. Masukkan 16 digit NIK pada kolom data di menu tersebut, lalu klik validasi.
  5. Klik “ubah profil” untuk menyelesaikan prosesnya.
  6. Sistem akan memproses verifikasi data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kedudukan Sipil
  7. Apabila validasi berhasil, sistem akan menampilkan pemberitahuan terkait informasi data telah ditemukan.
  8. Terakhir, Logout lalu masuk kembali ke situs DJP online dengan menggunakan NIK.

Dengan meluncurnya program pemadanan NIK dan NPWP, diharapkan bahwa pemerintah dapat memperkuat administrasi pajaknya, meningkatkan kepatuhan pajak, serta menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan salah satu upaya konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

-o-o-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top